MataAnginNews, Manokwari Selatan, Papua Barat — Sudah hampir enam bulan sejak Bernard Mandacan dan Mesakh Inyomusi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan pada 20 Februari 2025. Dengan dukungan politik dari koalisi PDIP dan PKS serta mandat suara mayoritas rakyat, pasangan ini membawa visi besar: “Manokwari Selatan yang harmonis, beradab, adil, mandiri, dan sejahtera.” Namun, hingga awal September, belum tampak gebrakan signifikan yang mencerminkan arah perubahan yang dijanjikan. . Alih-alih membawa perubahan, kepemimpinan mereka justru dinilai stagnan, tanpa arah, dan minim gebrakan. Janji kampanye yang digembar-gemborkan kini tampak seperti retorika kosong yang tak berjejak di lapangan.
Evaluasi Awal: Janji Besar, Langkah Kecil
Dalam kampanye dan dokumen visi-misi, Bernard–Mesakh menjanjikan empat pilar utama:
| Janji Kampanye | Fakta di Lapangan |
|---|---|
| Pemerintahan bersih | Belum ada audit publik, belum ada sistem pengaduan, belum ada transparansi anggaran |
| SDM berkualitas | Tidak ada program pelatihan, beasiswa, atau peningkatan kapasitas ASN |
| Kerukunan sosial | Tidak ada forum dialog, tidak ada fasilitasi rekonsiliasi komunitas |
| Infrastruktur merata | Distrik terpencil masih terisolasi, proyek strategis belum diumumkan |
Namun, kajian terhadap enam bulan pertama menunjukkan bahwa sebagian besar janji tersebut belum diterjemahkan ke dalam kebijakan atau program konkret. Yang paling menonjol justru adalah rotasi pejabat struktural yang berlangsung intensif, tanpa disertai arah kebijakan yang jelas.
Copot-Pasang Pejabat: Manuver Tanpa Substansi
Sejak Maret hingga Agustus 2025, Pemkab Mansel telah melakukan rotasi terhadap puluhan pejabat struktural. Namun, rotasi ini berlangsung tanpa arah kebijakan yang jelas, tanpa indikator kinerja, dan tanpa transparansi. Publik menilai ini sebagai politik kosmetik—mengganti wajah birokrasi tanpa menyentuh akar masalah.
“Ini bukan reformasi birokrasi, ini sekadar perombakan elitis yang tidak menyentuh pelayanan publik,” ujar seorang aktivis sipil di Ransiki.
Potensi Alam Besar, Tapi Tak Tergarap
Manokwari Selatan memiliki kekayaan alam luar biasa: dari potensi wisata alam seperti Gunung Botak di Distrik Momiwaren, lahan subur di Oransbari sebagai lumbung pangan, hingga rencana pengembangan pabrik kakao di atas lahan seluas 800 hektare. Bahkan, Mansel telah masuk dalam daftar 10 wilayah prioritas nasional untuk proyek investasi siap tawar (IPRO) oleh Kementerian Investasi.
Namun, semua potensi itu belum digarap serius oleh Pemda. Tidak ada promosi investasi yang aktif, tidak ada forum kemitraan bisnis, dan tidak ada kebijakan strategis yang menunjukkan kesiapan daerah menyambut investor.
“Manokwari Selatan sudah dilirik pusat, tapi daerahnya sendiri belum siap menyambut. Ini bukan soal kurang dana, ini soal kurang kepemimpinan,” ujar seorang analis kebijakan pembangunan di Manokwari.
Bernard–Mesakh Dinilai Kurang Mumpuni dalam Mendorong Investasi
Hingga September 2025, belum ada satu pun investor besar yang masuk ke Mansel. Tidak ada peta potensi daerah yang dipublikasikan, tidak ada reformasi perizinan, dan tidak ada langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan klasik seperti status tanah dan infrastruktur pendukung.
Padahal, Kabid Promosi DPMPTSP Papua Barat telah menyatakan bahwa dokumen proyek investasi Mansel sudah siap sejak 2023 dan telah ditampilkan di situs resmi kementerian. Artinya, bola sudah di tangan Pemda. Tapi Bernard–Mesakh tampaknya tidak cukup kompeten untuk menendang bola itu ke arah gawang pembangunan.
Seruan Publik: Waktu untuk Bertindak, Bukan Sekadar Berjanji
Setengah tahun pertama adalah masa krusial untuk membuktikan arah dan kapasitas kepemimpinan. Publik tidak sekadar menunggu, tetapi berharap. Harapan itu bukan hanya pada janji, melainkan pada keberanian untuk bertindak, mendengar, dan berubah.
Untuk menjawab tantangan dan potensi besar Manokwari Selatan, Pemda perlu segera:
- Menyusun peta potensi daerah yang terintegrasi
- Membentuk tim promosi investasi daerah lintas sektor
- Mereformasi sistem perizinan dan birokrasi secara digital dan transparan
- Menggelar forum dialog publik secara berkala
- Menunjukkan sikap tegas terhadap praktik korupsi dan penyimpangan
Menjadi pemimpin bukan sekadar soal menduduki jabatan, melainkan soal keberanian mengubah keadaan. Bernard–Mesakh masih punya waktu untuk membuktikan bahwa mereka bukan hanya pemegang mandat politik, tapi juga pemimpin yang mampu menjawab harapan rakyat dengan kerja nyata.
“Kami ingin melihat arah, bukan hanya gerakan. Kami ingin perubahan, bukan sekadar pergantian,” ujar seorang tokoh pemuda di Momiwaren. (qq)
