MataAnginNews, Manokwari, 19 Oktober 2025 — Di tanah yang kaya akan sumber daya dan harapan, KADIN Papua Barat justru memantik gelombang kekecewaan. Musyawarah Provinsi (Musprov) yang seharusnya menjadi ruang demokrasi ekonomi berubah menjadi sprint kilat menuju aklamasi. Suriyati Faisal, yang ditetapkan sebagai Ketua KADIN Papua Barat, kini menghadapi badai penolakan dari pengusaha asli Papua yang merasa dilangkahi.
Aksi demonstrasi yang memblokade akses Bandara Rendani bukan sekadar protes teknis. Itu adalah jeritan kolektif dari pelaku ekonomi lokal yang menuntut keadilan representatif. Mereka tidak menolak KADIN—mereka menolak proses yang elitis, tertutup, dan sarat kepentingan politik.
“Kami bukan penonton di tanah sendiri. KADIN harus dipimpin oleh anak Papua, bukan oleh elite yang datang dengan aklamasi kilat,” tegas Alex Wonggor, Ketua PAL K-OAP.
Musprov Tanpa Ruang, Aklamasi Tanpa Aspirasi
Musprov V KADIN Papua Barat yang digelar pada Juni 2024 menetapkan Suriyati Faisal sebagai ketua secara aklamasi, setelah calon lain mengundurkan diri. Namun, proses tersebut dinilai tidak membuka ruang partisipasi yang adil, terutama bagi pengusaha OAP yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
Kritik terhadap Suriyati bukan semata soal identitas, melainkan soal legitimasi. Ketika proses pemilihan berlangsung tanpa konsultasi luas, tanpa transparansi, dan tanpa keterlibatan komunitas ekonomi lokal, maka hasilnya kehilangan ruh representasi.
Afiliasi Politik dan Ancaman Netralitas Ekonomi
Dugaan afiliasi politik Suriyati Faisal dengan Partai Golkar semakin memperkeruh suasana. Banyak pihak khawatir bahwa KADIN akan menjadi perpanjangan tangan kepentingan politik, bukan wadah independen pengusaha.
“Kami tidak ingin KADIN jadi panggung politik. Kami ingin ekonomi Papua Barat dipimpin oleh mereka yang hidup dari tanah ini, bukan mereka yang datang membawa agenda,” ujar seorang pengusaha muda OAP.
KADIN Pusat Menunda, Tapi Belum Menjawab
KADIN Indonesia akhirnya menunda pelantikan Suriyati Faisal, namun belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan Musprov ulang. Penundaan ini dianggap sebagai kemenangan moral oleh PAL K-OAP, namun juga menjadi ujian bagi KADIN Pusat: apakah mereka akan mendengar suara akar rumput, atau tetap melanjutkan skenario elite?
Redaksi: KADIN Harus Kembali ke Rakyat
Redaksi menegaskan bahwa lembaga ekonomi strategis seperti KADIN tidak boleh kehilangan legitimasi sosial. Legalitas tanpa partisipasi adalah ilusi. Di Papua Barat, ekonomi bukan sekadar angka—ia adalah soal martabat, sejarah, dan hak untuk menentukan arah pembangunan.
Musprov ulang bukan sekadar koreksi prosedural. Ia adalah panggilan untuk membangun ekonomi yang berpihak, adil, dan bermartabat. KADIN harus menjadi rumah bersama, bukan milik segelintir elite.
KADIN Papua Barat sedang diuji: apakah ia akan menjadi lembaga yang mendengar, atau hanya lembaga yang melantik. Di tanah yang telah lama bersuara, kini giliran lembaga ekonomi untuk menjawab. (qq)
