MataAnginNews, Manokwari – Selasa, 2 September 2025 menjadi hari bersejarah bagi demokrasi lokal di Papua Barat. Ribuan mahasiswa dan aktivis sipil dari berbagai organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, dan komunitas kedaerahan menggelar aksi demonstrasi damai di Manokwari. Di tengah hujan yang mengguyur sejak pagi, massa tetap bergerak menuju titik aksi di Kelurahan Amban dan pertigaan Makalow, menyuarakan 17 tuntutan yang mencerminkan keresahan mendalam terhadap arah kebijakan nasional dan daerah.
Aspirasi Rakyat, Bukan Sekadar Protes
Aliansi mahasiswa yang tergabung dari BEM Unipa, OKP Cipayung, GMNI, dan organisasi kedaerahan menyerahkan dokumen tuntutan kepada Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Ketua DPRP Orgenes Wonggor, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat. Tuntutan tersebut mencakup isu-isu strategis seperti:
- Penolakan kenaikan gaji dan tunjangan DPR
- Evaluasi institusi keamanan, desakan agar TNI kembali ke barak dan Polri direformasi
- Penghentian proyek strategis nasional (PSN) di Tanah Papua
- Percepatan UU Masyarakat Adat dan afirmasi hak politik Orang Asli Papua (OAP)
- Regulasi penjualan pinang khusus OAP sebagai afirmasi ekonomi lokal
- Evaluasi program makanan bergizi gratis (MBG) yang dinilai tidak sesuai standar
Koordinator aksi, Yakonias Surune, menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar protes, melainkan seruan untuk reformasi kebijakan yang berpihak kepada rakyat. “Kami ingin kebijakan lahir dari ruang akademik dan suara rakyat, bukan dari kepentingan elite,” ujarnya.
Pemerintah Daerah Hadir dan Mendengar
Gubernur Papua Barat : “Kami menghargai cara penyampaian aspirasi yang damai dan terorganisir. Ini adalah wujud demokrasi yang sehat dan bermartabat”.
Dalam langkah yang patut diapresiasi, Gubernur Papua Barat, Sekda, dan sejumlah pejabat aparat penegak hukum (APH) turun langsung menemui massa aksi. Mereka berdialog terbuka, menerima dokumen tuntutan, dan menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi rakyat.
Ketua DPRP Orgenes Wonggor menyebut bahwa dua dari 17 tuntutan telah diakomodasi dalam regulasi daerah dan akan segera ditindaklanjuti melalui peraturan gubernur. Tuntutan lainnya yang bersifat nasional akan diteruskan ke pemerintah pusat melalui jalur resmi kementerian dan lembaga terkait.
Gubernur Papua Barat Turun dan Berorasi di Tengah Massa
Dalam momen yang jarang terjadi, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi berdiri langsung di tengah kerumunan massa dan menyampaikan orasi terbuka. Dengan suara lantang dan nada penuh empati, ia menyatakan:
“Saya berdiri di sini bukan sebagai pejabat yang berjarak, tetapi sebagai pemimpin yang mendengar. Pemerintah Provinsi Papua Barat mendengar aspirasi saudara-saudara semua. Kami tidak akan membiarkan suara ini hilang di jalanan. Semua tuntutan yang disampaikan hari ini akan kami pelajari, kami bahas, dan kami teruskan ke pemerintah pusat melalui jalur resmi. Ini adalah komitmen kami untuk menjaga demokrasi dan keadilan di Tanah Papua.”
Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan dan sorak dukungan dari massa aksi. Beberapa peserta bahkan menyebut momen itu sebagai “langkah kecil menuju keberpihakan nyata.”
Suara Perempuan dan Pangan Lokal Papua
Risna Hasanuddin, perwakilan perempuan dalam aksi, menyoroti pentingnya pelibatan mama Papua dalam program MBG. Ia menegaskan bahwa pangan lokal Papua memiliki nilai gizi tinggi dan harus menjadi prioritas dalam kebijakan publik. “Real food dari tanah Papua jauh lebih sehat dan memberdayakan ekonomi lokal. Stop memaksakan makanan instan,” tegasnya.
Ketua GMNI Manokwari, Erick Iba, turut mengangkat isu keracunan siswa akibat MBG yang tidak sesuai standar di Arowi. Ia mendesak pemerintah untuk mengevaluasi program tersebut secara menyeluruh demi keselamatan anak-anak Papua.
Aparat Bertindak Humanis, Demokrasi Dijaga
Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny Eddizon Isir turut hadir di lokasi aksi dan berdialog langsung dengan peserta. Ia mengimbau agar massa tidak melakukan longmarch demi keselamatan bersama dan memastikan pengamanan dilakukan secara humanis dan proporsional.
Aksi ini berlangsung tanpa insiden kekerasan, meski sempat menyebabkan lumpuhnya akses jalan Gunung Salju. Kehadiran aparat yang mengedepankan pendekatan persuasif menjadi faktor penting dalam menjaga ketertiban dan suasana damai.
Refleksi Gerakan Sipil Papua Barat
Aksi ini bukan hanya tentang tuntutan, tetapi juga tentang keberanian generasi muda Papua untuk menjaga nurani bangsa. Di tengah tekanan politik dan ketidakadilan struktural, mereka memilih jalan damai, dialog, dan konsistensi moral.
mencatat bahwa gerakan ini menjadi penanda bahwa ruang demokrasi di Papua Barat masih hidup dan terus diperjuangkan. Generasi muda Papua menunjukkan bahwa mereka bukan hanya pewaris tanah, tetapi juga penjaga martabat dan masa depan bangsa.
