Temuan LK Kabupaten Manokwari Selatan 2024 Menjadi “BOM WAKTU” Dari Masa Lalu!

RANSIKI – Kabut tebal menyelimuti transparansi keuangan di Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 mengungkapkan fakta pahit: opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diraih bukan sekadar karena kesalahan administratif tahun berjalan, melainkan akibat kegagalan sistemik dalam mengelola “warisan” masalah dari tahun-tahun sebelumnya yang kini meledak menjadi temuan material.

Tim Investigasi MataAnginNews membedah rincian temuan yang menunjukkan betapa rapuhnya fondasi keuangan daerah akibat beban masa lalu:

1. Skandal “Kas Gaib” Rp1,99 Miliar: Akrobat Akuntansi Menutupi Lubang Lama

Poin paling krusial yang mencederai opini BPK adalah saldo Aset Lainnya sebesar Rp21,75 miliar, yang di dalamnya terdapat Aset Lain-lain senilai Rp13,99 miliar. Investigasi kami menemukan bahwa di dalam angka tersebut, terselip Rp1,99 miliar yang merupakan hasil “rekayasa” untuk memindahkan masalah kas yang hilang.

• Modus Operandi: Pemerintah daerah melakukan reklasifikasi (pemindahan akun) dari Kas ke Aset Lain-lain tanpa dukungan bukti yang sah. Ini adalah upaya untuk “membersihkan” catatan kas yang tekor di atas kertas.

• Warisan Masalah: Masalah ini mencakup selisih kas di Bendahara Pengeluaran (Rp557,40 juta), pencairan SP2D ganda (Rp0,49 miliar) yang terjadi di masa lalu, serta transaksi sebesar Rp0,82 miliar yang dilakukan di luar mekanisme SIPD.

• Bom Waktu: BPK menegaskan bahwa pemindahan akun ini tidak didukung bukti memadai dan belum diikuti upaya penyelesaian kerugian daerah sesuai ketentuan, sehingga saldo aset tersebut dianggap tidak meyakinkan.

2. Belanja Bansos Rp1,76 Miliar: Formalitas yang Manipulatif

Belanja Bantuan Sosial (Bansos) senilai total Rp23,82 miliar menjadi sorotan tajam. Ditemukan sebesar Rp1,76 miliar yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai kondisi senyatanya.

• Kelemahan Pengawasan: BPK menyoroti mekanisme verifikasi yang longgar, di mana pengeluaran daerah tidak didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak penagih.
• Dampak Keuangan: Jika aturan dipatuhi, realisasi Belanja Bansos yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran seharusnya berkurang senilai Rp1,76 miliar.

3. Penyalahgunaan Belanja Tak Terduga (BTT): “Kantong Ajaib” Tanpa Dasar

Realisasi BTT sebesar Rp18,98 miliar ditemukan tidak sesuai peruntukan darurat.

• Temuan: Sebesar Rp765,83 juta dari dana tersebut direalisasikan tidak sesuai kondisi senyatanya.
• Ketidaksesuaian Bukti: Pengeluaran tersebut tidak didukung bukti yang lengkap dan sah, sehingga penyajian Belanja Tak Terduga pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengalami salah saji.

4. Proyek Fisik: Tradisi Kekurangan Volume dan Pengurangan Nilai

Kegagalan pengawasan pada proyek infrastruktur terus berulang dan menjadi beban keuangan daerah.

• Pengurangan Nilai Aset: Terdapat pengurangan aset tetap akibat temuan kurang volume senilai Rp1,76 miliar.
• Dinas Pekerjaan Umum: Sebagai pengelola belanja modal terbesar (Rp74,95 miliar), Dinas PUPR menjadi titik sentral pengawasan terhadap potensi penyimpangan fisik pekerjaan.

5.Piutang “Fosil” Sejak Satu Dekade Lalu

Manokwari Selatan masih menyimpan catatan Piutang Lainnya senilai Rp1,07 miliar per 31 Desember 2024 yang merupakan “warisan” masa lalu.

• Daftar Piutang Macet: Terdapat utang pajak (PPh Psl 23 dan Taperum) dari tahun 2014 yang masih tercatat.
• Pencairan Ganda Masa Lalu: Piutang akibat pendobelan pencairan SP2D melibatkan berbagai entitas sejak tahun 2015 dan 2017, termasuk CV Manggo Api Puncak (Dinas Pertanian), CV Vyma Anugerah (Dinas Pendidikan), dan CV Mitra Tuai (Dinas Sosial).
• Total Piutang: Secara keseluruhan, saldo piutang daerah mencapai Rp5,51 miliar. BPK menilai penatausahaannya tidak mencerminkan nilai sebenarnya karena kelalaian dalam sistem akuntansi dan pengelolaan piutang