Manokwari, MANews – Persoalan Korupsi dan Penyalahgunaan Anggaran sepertinya masih menjadi tradisi di beberapa Kabupaten di Papua Barat, sebagaimana temuan LHP BPK Provinsi Papua Barat tahun 2021 atas pemeriksan Keuangan Tahun 2020. Banyak sekali temuan Mark Up yang berindikasi Korupsi, Penyalahgunaan Anggaran hingga Bansos yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
Temuan BPK Provinsi Papua Barat ini, mendapatkan Sorotan tajam dari Anggota DPR Otsus dari Papua Barat, Mudasir Bogra. Dalam wawancara santai bersama Koresponden MANews di Manokwari, Mudasir Bogra menyesalkan bila tingkat Korupsi di Papua Barat masih tinggi. Apalagi Pandemic Covid-19 ini membawa dampak Ekonomi cukup signifikan bagi Masyarakat di Papua Barat. Menurutnya seharusnya Para Kepala Daerah lebih cermat dalam mengelola Keuangan Daerah, dan harus memprioritaskan Kesejahteraan Masyarakat di daerahnya.
Mudasir Bogra setelah membaca beberapa temuan BPK Provinsi Papua yang diberikan Koresponden MANews yang di dapat dari Lembaga PASTI Indonesia, menyatakan cukup terkejut terutama ditemukan adanya penyalahgunaan Dana Covid-19, melalui Mark Up Pengadaan obat-obatan, Bansos yang tidak tepat sasaran hingga pembangunan Faskes (Fasilitas Kesehatan) Shogun yang akhirnya tidak di pergunakan.
Menurut Mudasir, seharusnya Kepala Daerah dalam situasi ini harus lebih Peka! Kondisi seperti sekarang ini (Pandemic Covid-19) seharusnya menjadi momentum bagi para Kepala Daerah untuk lebih “dekat’ dan memperhatikan kondisi Kesejahteraan Masyarakatnya, bukan kemudian menjadikan Momentum Pandemic Covid-19 ini sebagai kesempatan untuk penyalahgunaan Anggaran Dana Penangganan Pandemic Covid-19. Penyalahgunaa Dana APBD semacam ini,hampir terjadi di semua kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Papua Barat, termasuk dengan Kaimana dimana asal Mudasir Bogra.
Mudasir sendiri menegaskan, dirinya sebagai Wakil Rakyat siap menerima Laporan Masyarkat khususnya di Papua Barat, karena itulah tugasnya sebagai Wakil Rakyat, dan dirinya akan berupaya bekerja maksimal sesuai Tupoksinya untuk tetap memberikan pengawasan pada Pemerintah Daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten. (EL)
