Laporan Khusus MataAngin News
MataAnginNews, Manokwari, Papua Barat — Ketika publik menanti terobosan dalam penertiban tambang ilegal di Papua Barat, justru muncul laporan dugaan korupsi terhadap Bupati Manokwari, Hermus Indou. Laporan yang dilayangkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Bersatu (Agpemaru) menyasar dua proyek: pembangunan Gedung Wanita dan pemeliharaan Jalan Perkebunan Macuan.
Namun, momentum pelaporan ini menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa isu ini kembali dimunculkan sekarang—di saat Pemerintah Kabupaten Manokwari sedang gencar membongkar praktik pertambangan ilegal yang selama ini beroperasi tanpa izin dan merusak lingkungan?
PASTI Indonesia (Perhimpunan Aksi Solidaritas untuk Transparansi dan Independensi Indonesia), lembaga advokasi kebijakan publik, menyampaikan bahwa mereka pernah melaporkan Hermus Indou di masa lalu. Namun, laporan tersebut tidak menghasilkan temuan hukum yang signifikan. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2020 hingga 2023, tidak ditemukan indikasi korupsi, kecuali kesalahan administratif seperti penempatan pos anggaran dan LPJ bansos yang belum disusun.
“Kami tidak sedang membela siapa pun. Tapi kami mempertanyakan: mengapa isu ini dimunculkan kembali saat tambang ilegal mulai disentuh? Apakah ini bentuk pengalihan konsentrasi?” ujar Lex Wu, Direktur PASTI Indonesia, dalam wawancara dengan MataAngin News.
Hermus Indou: Tambang Ilegal Rugikan Daerah Rp375 Miliar per Tahun
Dalam pernyataan resmi, Hermus Indou menyebut bahwa aktivitas tambang emas ilegal di Distrik Wasirawi telah menyebabkan kerugian daerah hingga Rp375 miliar per tahun. Bahkan, menurut laporan KlikPapua, potensi kerugian kumulatif sejak 2018 mencapai lebih dari Rp4 triliun.
“Hasil pertambangan ilegal tidak sepeser pun masuk sebagai penghasilan daerah. Pemodal dan penambang liar membawa kekayaan alam ke luar Manokwari,” tegas Hermus.
Ia juga mengungkap bahwa tambang ilegal telah merusak hulu Sungai Wariori—sumber utama air masyarakat setempat—akibat sedimentasi, pencemaran merkuri, dan banjir yang merusak jembatan penghubung Manokwari–Sorong.
Pemodal Langsung Lobi Pemilik Ulayat, Pemerintah Daerah Dikesampingkan
Hermus menyoroti modus operasi tambang ilegal yang langsung melobi pemilik hak ulayat tanpa koordinasi dengan pemerintah. Akibatnya, pengawasan hilang dan kerusakan lingkungan menjadi tak terkendali.
“Masa kita punya tambang di sini tidak bisa ditertibkan dan dikelola dengan baik supaya semua menikmati? Jangan curi-curi sendiri. Tuhan tidak pernah menandatangani tambang itu kepada orang per orang,” ucap Hermus.
Solusi: Koperasi Tambang Rakyat
Senator Papua Barat, Lamek Dowansiba, mengusulkan pembentukan koperasi tambang rakyat sebagai solusi legal dan berkelanjutan. Koperasi dinilai mampu mengembalikan kendali tambang kepada masyarakat adat, sekaligus mencegah konflik hukum dan eksploitasi oleh pemodal luar.
“Koperasi menjadi solusi tepat karena beranggotakan masyarakat sendiri. Transparansi adalah kunci,” ujar Lamek.
Penertiban Tambang Ilegal: Siapa yang Terganggu?
PASTI Indonesia menilai bahwa laporan korupsi terhadap Hermus Indou bisa jadi merupakan respons dari pihak-pihak yang terganggu oleh penertiban tambang ilegal. Ketika agenda reformasi menyentuh kepentingan ekonomi gelap, serangan balik sering kali datang dalam bentuk tuduhan hukum.
“Nelson Mandela pernah berkata, ‘When the water starts boiling, it is foolish to turn off the heat.’ Kita harus waspada terhadap upaya membungkam agenda reformasi lewat tuduhan yang belum terbukti,” ujar Lex Wu.
PASTI Indonesia menyerukan agar KPK menjalankan verifikasi secara objektif dan tidak terjebak dalam narasi politik yang mengaburkan fakta. Di tengah badai tuduhan, publik justru perlu bertanya: siapa yang terganggu oleh penertiban tambang ilegal? Dan mengapa isu korupsi ini muncul saat tekanan terhadap mafia sumber daya mulai meningkat?
