MANews, Jakarta – Gaung Pemekaran DOB Kokas semakin mengerucut, Tim Pemekaran DOB Kabupaten Kokas yang kini berada di Jakarta semakin menunjukkan “Taji”-nya. Jika beberapa Waktu lalu menghadiri Pertemuan DOB seTanah Papua yang di gelar di Gedung Nusantara V. Kini dengan di dampingi Anggota MRP Papua Barat, Tim Pemekaran DOB Kokas menyambangi Senator Papua Barat, Lamek Dowansiba yang dikenal sebagai Senator Papua Muda Inspiratif. Selain menyampaikan Aspirasi terkait Pemekaran DOB Kabupaten Kokas yang sudah terkatung-katung lama akibat dalil “Moratorium Pemekaran DOB”, Tim Pemekaran DOB Kabupaten Kokas juga menyerahkan “Buku Merah” yang berisi Sejarah Perjalanan DOB Pemekaran Kokas mulai dari Kajian Teknis,Jejak Administratif hingga Rancangan Undang-Undang Pemekaran DOB Kabupaten Kokas yang hanya tinggal di Sahkan sebagai Undang-Undang untuk DOB Kabupaten Kokas.
Senator Papua Muda Inspiratif, Lamek Dowansiba : Tampung Aspirasi dan Siap Meneruskan Aspirasi Pemekaran DOB Kabupaten Kokas Ke Instansi Terkait.
Lamek Dowansiba yang merupakan Senator asal Papua Barat, menegaskan bahwa dirinya sebagai Senator dari Papua Barat adalah Tugas dan Kewajibannya untuk menerima semua Aspirasi yang datang dari Masyarakat Papua Barat, dan terkait dengan Aspirasi dari Tim Pemekaran DOB Kabupaten Kokas itu sendiri, akan Ia Tindak Lanjuti dengan meneruskan Aspirasi tersebut kepada Institusi terkait, mengingat keterbatasan Wewenangan dari Dewan Perwakilan Daerah. Menurut Lamek Dowansiba, yang di kenal sebagai Senator Papua Muda Inspiratif, dirinya senang dapat mendengar langsung Aspirasi Masyarakat, karena itulah Fungsi daripada DPD, yakni untuk menyerap dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Daerah kepada Pemerintah Pusat.
Perwakilan MRP-Papua Barat, Mengapresiasi Senator Papua Muda Inspiratif, Lamek Dowansiba Atas Kinerjanya Menerima Aspirasi Daerah
Perwakilan MRP Papua Barat yang juga ikut mendampingi Tim Pemekaran DOB Kabupaten Kokas, Abdullah Baraweri mengapresiasi Kinerja Anggota DPD dari Papua Barat, Lamek Dowansiba yang telah meluangkan waktunya untuk mendengar,menyerap dan menyalurkan aspirasi dari Masyarakat Papua Barat. Abdullah Baraweri sendiri menegaskan MRP-Papua Barat sendiri dalam hal ini telah menjalankan Tugasnya, dan terkait dengan Pemekaran DOB Kabupaten Kokas, MRP-Papua Barat sendiri telah membentuk Pansus dan meminta Pemerintah Pusat dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri untuk mencabut Moratorium Pemekaran DOB, terkhusus Untuk Kabupaten/Kota di Tanah Papua. Mengingat pada tahun 2022 lalu, Empat Provinsi Baru dapat berdiri di Tanah Papua dengan mengesampingkan “Moratorium Pemekaran DOB”, apalagi terkait dengan Pemekaran DOB Kabupaten Kokas yang sudah berjalan hampir Dua Puluh Tahun ini. “Masyarakat Papua Barat, Terkhusus Kokas menantikan keseriusan Pemerintah Pusat, mengingat Papua adalah Otonomi Khusus, Otsus Jilid II harus dapat menjadi Payung yang melindungi Hak Adat dan Hak Masyarakat Papua”, tutup Abdulah Baraweri dalam Wawancara dengan MANews.
Abdul Jalil Karoro, Sekretaris Tim Ekstensi DOB Kokas mewakili Tim Pemekaran Kokas, berharap Perhatian dan Keseriusan Pemerintah Pusat Mengingat Otsus Jilid II tidak boleh hanya Sekedar Menjadi Gula-Gula untuk Papua.
Perwakilan Tim Pemekaran DOB Kabupaten Kokas, Abdul Jalil Kararo sendiri menyampaikan Pemekaran DOB Kabupaten Kokas sendiri sudah berjalan cukup lama, hampir mendekati Dua Puluh Tahun, dan selama hampir Dua Puluh Tahun itulah Masyarakat di Kokas menantikan Perhatian dan Keseriusan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah Papua Barat Sendiri, di bawah Kepemimpinan Bapak Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan memberikan perhatian serius terhadap Pemekaran DOB Kabupaten Kokas, bahkan Bapak Gubernur sendiri memancang Papan Pemberitahuan “Daerah Pemekaran DOB Kabupaten Kokas”. Oleh karena itu Tim Pemekaran DOB Kabupaten Kokas yang hari ini hadir di Kantor Senator DPD Papua Barat, Lamek Dowansiba, berharap Pemerintah Pusat dapat segera memberikan Perhatian Serius terkait hal ini. “MRP-Papua Barat sudah sangat membantu, kini Bapak Lamek Dowansiba dari DPD juga ikut menyuarakan, oleh karena itu kami Tim Pemekaran DOB Kabupaten Kokas, hanya dapat meminta Perhatian dan Keseriusan Pemerintah Pusat”, Tutup Abdul Jalil dalam Akhir Wawancara. (Sky)
