MANews, Manokwari Selatan, 19 Agustus 2025 — Enam bulan sudah Bernard Mandacan menjabat sebagai Bupati Manokwari Selatan. Namun, hingga kini, belum satu pun program pembangunan berkelanjutan yang terealisasi. Di tengah ekspektasi tinggi masyarakat, stagnasi ini memunculkan pertanyaan serius: ke mana arah pemerintahan baru ini?
Pemerintah daerah memang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045, yang digadang sebagai pedoman utama pembangunan berkesinambungan. Namun, di lapangan, masyarakat belum melihat dampak konkret. Tidak ada proyek infrastruktur yang dimulai, tidak ada program pemberdayaan yang berjalan, dan warisan pembangunan dari periode Markus Waran tampak terputus.
Keterbatasan Anggaran Dijadikan Tameng, Kreativitas Kepemimpinan Dipertanyakan
Alasan klasik “keterbatasan anggaran” kembali digaungkan oleh pemerintah daerah sebagai penyebab lambannya pembangunan. Namun, Direktur PASTI Indonesia, Lex Wu, menilai bahwa alasan tersebut tidak lagi relevan jika tidak diiringi dengan solusi.
“Kalau anggaran terbatas, maka kepemimpinan harus kreatif. Jangan hanya menyusun dokumen, tapi tidak ada gerakan. Pemerintah harus berani meyakinkan investor, membuka ruang bagi pelaku usaha lokal, dan menjual potensi daerah secara profesional,” tegas Lex Wu kepada MataAnginNews.
Menurutnya, Manokwari Selatan memiliki modal besar yang belum digarap: sektor UMKM, industri kreatif, dan keindahan alam. Produk kerajinan, kuliner khas, dan budaya Arfak memiliki daya tarik tinggi jika dikemas dengan pendekatan modern. Sayangnya, belum ada program pelatihan, akses modal, atau kebijakan afirmatif yang mendorong sektor ini berkembang.
Potensi Alam Belum Dijadikan Daya Tarik Investasi
Manokwari Selatan dikenal dengan keindahan alamnya—pantai, hutan tropis, dan kawasan pesisir yang eksotis. Namun, potensi ini belum dikelola secara strategis. Tidak ada peta investasi, promosi potensi daerah, atau forum terbuka untuk menarik investor.
“Kalau potensi alam tidak dikelola, itu bukan karena tidak bisa, tapi karena tidak mau,” ujar Lex Wu. “Pemerintah harus berani mendorong daerah ini sebagai destinasi investasi, bukan sekadar menyebutnya dalam pidato.”
Masyarakat: Kami Butuh Bukti, Bukan Janji
Warga dari distrik Ransiki hingga Tahota mulai bersuara. Mereka menilai bahwa pemerintahan Bernard Mandacan belum menunjukkan keberpihakan pada kebutuhan riil masyarakat. Ketika akses jalan masih rusak, layanan kesehatan terbatas, dan lapangan kerja minim, maka wacana pembangunan berkelanjutan terasa jauh dari kenyataan.
“Musrenbang boleh digelar, tapi kami belum melihat hasilnya. Kami butuh bukti, bukan janji,” ujar salah satu tokoh masyarakat dalam forum diskusi lokal.
Sinergi Terputus, Legislatif Harus Bertindak
Kritik juga diarahkan pada absennya kesinambungan antara pemerintahan Bernard Mandacan dan pendahulunya, Markus Waran. Program strategis yang telah dirintis selama dua periode tampak tidak dilanjutkan. Padahal, pembangunan berkelanjutan menuntut sinergi lintas periode, bukan pemutusan arah.
Fraksi Mansel Bersatu yang sebelumnya menyatakan komitmen untuk mengawal program Bupati kini ditantang untuk menunjukkan peran pengawasan yang aktif. Tokoh publik dan masyarakat sipil juga perlu bersuara lebih lantang agar stagnasi ini tidak berlarut.
Manokwari Selatan tidak kekurangan potensi, tapi kekurangan keberanian dan strategi. Pemerintahan Bernard Mandacan masih memiliki waktu untuk membuktikan komitmennya. Namun, waktu tidak menunggu. Masyarakat tidak butuh alasan, mereka butuh bukti. (sky)
