– Jakarta, 8 September 2025 Gelombang protes mahasiswa Papua Barat yang pecah di Manokwari pada 2 September 2025 kini bergema hingga ke pusat kekuasaan. Lewat aksi demonstrasi damai yang diikuti ribuan peserta, aliansi mahasiswa menyerahkan 17 tuntutan utama yang menyoroti ketimpangan kebijakan nasional, pelanggaran HAM, dan dominasi militer di wilayah sipil.
📌 Isi Tuntutan Mahasiswa: Mulai dari penolakan kenaikan gaji DPR, evaluasi institusi keamanan, hingga desakan agar TNI kembali ke barak, mahasiswa menuntut reformasi menyeluruh. Mereka juga menolak proyek strategis nasional (PSN) di Tanah Papua, menuntut pengesahan UU Masyarakat Adat, serta menyoroti peran mama-mama Papua dalam program pangan bergizi.
Namun, di balik sorotan aksi mahasiswa, terdapat dua tuntutan yang dinilai paling krusial oleh masyarakat Papua Barat dan kini diangkat secara resmi oleh PASTI Indonesia ke DPR dan Presiden.
🔴 Efisiensi Dana Otsus Ditolak, Janji Pemekaran Ditagih Dalam dokumen aspirasi yang diserahkan, PASTI Indonesia menegaskan penolakan terhadap kebijakan efisiensi Dana Otonomi Khusus (Otsus). Kebijakan tersebut dinilai mengancam hak dasar Orang Asli Papua (OAP), memperlemah layanan publik, dan memperbesar ketimpangan antarwilayah.
Tak hanya itu, masyarakat juga mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan janji pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) seperti Manokwari Barat dan Babo Raya. Janji yang telah digaungkan sejak 2022 dinilai mandek tanpa kejelasan, dan telah menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen negara.
🗣️ “Aspirasi ini bukan sekadar protes, tapi pernyataan politik rakyat Papua Barat. Kami membawa suara yang selama ini diabaikan ke pusat kekuasaan,” ujar Emil Hindom, Wakil Direktur PASTI Indonesia, kepada .
📍 Langkah Lanjutan: Audiensi dengan DPR RI PASTI Indonesia memastikan bahwa penyerahan dokumen aspirasi ini bukan akhir dari perjuangan. Dalam waktu dekat, organisasi tersebut akan melakukan audiensi langsung dengan Pimpinan DPR RI untuk menyampaikan secara lisan pokok-pokok tuntutan dan mendesak komitmen institusional terhadap aspirasi rakyat Papua Barat.
Dengan tekanan publik yang terus meningkat, sorotan terhadap kebijakan Otsus dan pemekaran wilayah diperkirakan akan menjadi ujian serius bagi pemerintah pusat dalam menjawab tuntutan keadilan dan demokrasi di Tanah Papua.
