MANews,Tangerang – PASTI Indonesia, lembaga pengawas dan pegiat Kemanusiaan yang telah lama fokus pada isu-isu di Papua, hari ini menyuarakan keprihatinan mendalamnya dari kantor mereka di Tangerang. Lembaga ini dengan tegas menuntut perubahan kebijakan anggaran pemerintah pusat yang dinilai masih membiarkan Papua terperosok dalam jurang ketimpangan pembangunan yang serius. Hal ini terjadi ironisnya di tengah penerapan kebijakan efisiensi anggaran yang ketat di Papua, sementara sejumlah kementerian di pusat justru terlihat “jor-joran” dalam pengadaan dan penambahan dana.
“Ini adalah paradoks fiskal yang tidak hanya tidak masuk akal, tetapi juga sangat menyakitkan bagi hati nurani bangsa. Kita tidak boleh lagi membiarkan Papua terus hidup dalam ketertinggalan, apalagi mengingat betapa besar kontribusi wilayah ini bagi Indonesia,” tegas Direktur Eksekutif PASTI Indonesia, Lex Wu, dalam konferensi pers yang diadakan di kantor PASTI Indonesia di Tangerang hari ini. “Bagaimana mungkin Papua, yang merupakan lumbung kekayaan alam kita, harus berhemat dan memperlambat laju pembangunannya, padahal kekayaan alam dari tanahnya telah menjadi penopang utama keuangan negara?”
Ketika “Efisiensi” Membawa Papua Jauh dari Harapan
Menurut kajian mendalam PASTI Indonesia, penerapan efisiensi anggaran di Papua saat ini telah menjadi belenggu nyata bagi percepatan pembangunan. Pemotongan atau penundaan proyek-proyek vital seperti pembangunan jalan trans-Papua, jembatan penghubung antar distrik, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan di pedalaman adalah konsekuensi langsung dari pembatasan dana ini.
“Efisiensi seharusnya bukan berarti pemotongan buta yang mengorbankan masa depan. Ini berarti layanan dasar masyarakat terganggu, kualitas infrastruktur menurun, dan yang terpenting, harapan masyarakat Papua untuk kehidupan yang lebih layak terenggut. Akses terhadap pendidikan yang memadai, pelayanan kesehatan yang representatif, dan infrastruktur dasar masih menjadi mimpi bagi banyak saudara kita di sana,” jelas Lex Wu. Ia juga mengingatkan bahwa kondisi ini berpotensi meningkatkan frustrasi dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang bisa memicu instabilitas sosial.
Kontribusi Tak Ternilai, Alokasi Tak Setara
PASTI Indonesia menyoroti bahwa kontradiksi ini semakin mencolok jika melihat kontribusi luar biasa Papua bagi keuangan negara. Wilayah ini adalah salah satu pemasok utama sumber daya alam Indonesia – mulai dari emas, tembaga, nikel, minyak bumi, hingga gas alam. Triliunan rupiah telah mengalir ke kas negara setiap tahun dari eksploitasi kekayaan alam Papua, menjadi tulang punggung APBN dan membiayai berbagai program pembangunan di seluruh Indonesia, termasuk operasional kementerian-kementerian di pusat.
“Adalah sebuah pertanyaan besar mengapa kontribusi sebesar ini tidak tercermin dalam alokasi anggaran yang proporsional untuk pembangunan Papua. Kami melihat adanya potensi ketidakefisienan bahkan pemborosan yang masif di beberapa kementerian pusat, yang sama sekali tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang didesakkan di daerah,” tambah Emil Hindom, Kepala Divisi Riset Kebijakan PASTI Indonesia, yang turut hadir dalam konferensi pers. “Ini menciptakan kesan bahwa Papua hanya dipandang sebagai sapi perah, bukan sebagai bagian integral dari bangsa yang berhak atas pembangunan yang setara.”
Mendesak Keadilan Fiskal dan Komitmen Nyata
PASTI Indonesia mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi total terhadap kebijakan anggaran yang timpang ini. Mereka menyerukan perlunya prioritas anggaran khusus yang lebih besar, stabil, dan berkelanjutan bagi Papua, sebagai bentuk kompensasi atas kontribusi signifikan dan upaya penanganan ketertinggalan yang tak kunjung usai.
“Efisiensi harus dimaknai sebagai optimalisasi belanja untuk dampak maksimal, memastikan setiap rupiah benar-benar sampai ke masyarakat dan digunakan secara efektif. Sebagian besar dari kekayaan yang dihasilkan dari tanah Papua harus diinvestasikan kembali secara langsung dan masif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya,” tegas Lex Wu. “Tidak ada alasan lagi untuk membiarkan Papua terpuruk dalam jurang ketimpangan. Ini adalah janji kemerdekaan, ini adalah kewajiban konstitusi, dan ini adalah amanat keadilan.”
PASTI Indonesia juga menuntut transparansi penuh dan audit menyeluruh atas seluruh alokasi anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ini penting untuk memastikan setiap rupiah dana negara benar-benar digunakan secara efektif dan akuntabel demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat di Bumi Cenderawasih yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. (sky)
