BOGOR (MAnews) – Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Bogor menyatakan sikap menolak rencana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang menjadikan Papua sebagai tempat transmigrasi.
Padatnya jumlah penduduk di Kabupaten Maybrat yang mencapai 5,24 persen dan dukungan lahan yang semakin menipis, menjadi dasar penolakan penempatan bagi transmigran.
“Wilayah Provinsi Papua Barat sudah cukup padat. Dukungan lahan untuk pembukaan usaha pertanian dan perkebunan semakin menipis. Belum lagi topografi kabupaten Maybrat yang rawan bencana alam.” ujar Yunus E. Gobai, perwakilan IMAPA.
Selama 6 tahun terakhir, Maybrat selalu menjadi daerah tujuan perpindahan penduduk dari berbagai daerah di Karena itu, polemik persoalan ekonomi, kependudukan dan infrastruktur selalu menjadi masalah di Maybrat.
Sementara itu, kami sangat mendukung aksi penolakan dari Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Kelapa Sawit dan Transmigrasi di Maybrat (KOMPEKSTRAM) Sorong. Menurutnya, saat ini dengan kondisi kehidupan masyarakat Maybrat yang masih mengalami kesulitan ekonomi.
Maka dengan rencana memasukkan transmigran, dikhawatirkan akan menambah masalah baru di daerah itu.
“Masih banyak warga Maybrat belum memiliki, tanah, rumah dan pekerjaan. Jika dibiarkan transmigran luar daerah diberikan tempat secara legal di tanah Maybrat berarti pemerintah memang sengaja untuk membuat Maybrat berada di antara ada dan tiada.” pungkas Yunus.(ANF)
