Merauke, Papua Selatan — Gelombang penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) kembali mengguncang Papua Selatan. Di Kampung Nakias, masyarakat adat menolak keras pembukaan palang untuk PT Dongin Prabhawa. Namun, yang membuat publik tercengang bukan hanya penolakan itu, melainkan dugaan praktik manipulatif: distribusi uang secara diam-diam oleh aparat pemerintah provinsi atas instruksi Gubernur Papua Selatan.
Uang Diam-Diam, Harga Diri Dikembalikan
Kesaksian warga menyebutkan bahwa anak buah Gubernur mendatangi kampung dengan membawa uang tunai, diduga untuk melunakkan penolakan masyarakat terhadap proyek PSN. Ketua Adat Nakias langsung mengembalikan uang tersebut. “Kami bukan masyarakat yang bisa dibeli. Kami punya harga diri,” tegasnya. Sikap ini menjadi simbol perlawanan terhadap praktik yang dianggap merendahkan martabat orang Papua.
“Stop Papua Jual Papua!”
Seruan ini menggema dari Nakias hingga Wanam, Salamepe, Tagaepe, Ihalik, dan Salow. Warga menolak proyek yang mereka anggap sebagai bentuk perampasan tanah adat. Mereka menegaskan bahwa tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang hidup, warisan leluhur, dan identitas budaya. “Tanah ini bukan untuk dijual. Tanah ini untuk anak cucu kami,” ujar tokoh adat dari Salow.
Gubernur Papua Selatan: Orang Papua, Tapi…
Ironisnya, Gubernur Papua Selatan adalah orang asli Papua. Namun, langkah yang diambil pemerintah provinsi justru dinilai mengkhianati nilai adat. “Pa Gub orang Papua juga to! Tapi kenapa suruh anak buah bagi-bagi uang diam-diam? Stop Papua jual Papua!” teriak warga dalam aksi spontan. Kritik ini menyoroti paradoks kepemimpinan: seorang pemimpin lokal yang justru dianggap mengabaikan suara masyarakatnya sendiri.
Sorotan Tajam untuk Publik
- Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari PSN ini? Apakah benar demi ketahanan pangan nasional, atau ada kepentingan korporasi besar yang disembunyikan?
- Mengapa pendekatan pemerintah menggunakan uang tunai dan operasi diam-diam? Apakah ini bentuk penghindaran dari proses konsultasi publik yang sah?
- Apa sikap resmi pemerintah daerah terhadap pengembalian uang oleh Ketua Adat Nakias? Apakah ada klarifikasi, atau justru pembiaran?
MataAngin Investigasi: Pertarungan Martabat
Penolakan masyarakat adat bukan sekadar konflik proyek. Ini adalah pertarungan antara martabat dan manipulasi, antara hak ulayat dan ekspansi korporasi. Papua sedang menghadapi dilema besar: apakah pembangunan nasional harus mengorbankan harga diri dan hak masyarakat adat?
Editorial MataAnginNews.co.id
Kami menegaskan: Papua bukan tanah yang bisa dijual dengan amplop. Papua adalah tanah martabat. Pemerintah harus menghentikan praktik manipulatif, membuka ruang dialog yang sah, dan menghormati hak ulayat. Jika tidak, PSN akan tercatat bukan sebagai proyek pembangunan, melainkan sebagai proyek perampasan. (QQ)
