Fakfak, MAnews – Kabupaten Fakfak kembali dihujani massa demonstran pada senin (20/08/18). Aksi massa yang tergabung dalam “Gerakan Mahasiswa Fakfak” ini bersama Dewan Adat Mbaham-Matta dan sejumlah pemuda dan masyarakat mengawali aksinya dari Kantor Dewan Adat Mbaham-Matta menuju plaza Thumburuni Fakfak selanjutnya bergerak ke Kantor Bupati. Gabungan mahasiswa dan masyarakat Fakfak ini menuntut agar kasus korupsi yang diduga melibatkan Bupati Fakfak Mohammad Uswanas bersama aktor intelektualnya Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Ketua HIPMI segera ditelusuri dan di usut tuntas. Selain itu massa juga melakukan aksi bakar ban di depan kantor bupati sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Fakfak yang di nilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil.
Massa yang + hampir ratusan orang ini menuntut juga adanya upaya intervensi dari Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Pusat terhadap model kepemimpinan Bupati Fakfak yang di nilai kurang memperhatikan masyarakat kecil. Usai menyampaikan tuntutan mereka di depan kantor Bupati, massa pendemo selanjutnya bergerak menuju Kejaksaan Negeri Fakfak untuk melanjutkan tuntutan mereka. Di depan Kantor Kejaksaan Negeri, masih tetap dalam tuntutan yang sama, hanya saja penekanan massa lebih diarahkan kepada upaya penegakan hukum yang benar-benar dilakukan secara maksimal tanpa adanya klasivikasi terhadap pelaku-pelaku yang diduga melakukan penyelewengan dan tindakan korupsi di kabupaten Fakfak.
Gelombang protes yang dilakukan sepanjang 2 bulan terakhir ini tentunya memperlihatkan kepada kita bahwa ada terjadi ketimpangan kebijakan dan praktek-praktek birokrasi yang inkonstitutif. Masyarakat resah namun secara general mereka tidak tahu dan tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan hal-ihwal yang mereka rasakan. Akibatnya segala unek-unek dan keluhan mereka hanya tersalurkan melalui curahan pikiran kala bersua dengan rekan sejawat dan kaum keluarga mereka.
Lebih fatal lagi ketika upaya protes dilakukan, justru Bupati memilih menghindar dan tidak mau bertemu sacara langsung dengan masyarakat. Tentu saja situasi tersebut semakin memberikan asumsi kepada masyarakat bahwa segala tudingan yang dilontarkan kepada pimpinan Kabupaten ini memiliki nilai validitasnya. Pertanyaan yang terus-menerus melekat dalam benak publik yakni “mengapa saat massa menyampaikan unek-unek dan keluhan mereka pemimpin justru tidak mengindahkan mereka dan memilih meninggalkan kota? Apakah memang segala tudingan yang disampaikan sungguh benar adanya? Bukankah dengan menghindar dari aksi massa semakin membenarkan segala ihwal yang ditudingkan.
Memang beberapa kasus korupsi yang terjadi di kota ini para tersangkanya telah menjalani hukuman, namun apakah tindakan yang dilakukan oleh tersangka benar-benar murni dilakukan atas inisiatif sendiri, ataukah justru mereka yang ditetapkan sebagai tersangka hanyalah pion-pion kecil yang dijadikan tumbal dalam rangka menyelamatkan aktor utamanya. Rakyat hanya dapat berharap “Biarlah kebenaran dapat menemukan jalannya sendiri”. (bg)
