MataAnginNews, Manokwari – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, kembali menunjukkan ketegasan dalam menjaga amanah rakyat. Dugaan penyalahgunaan anggaran sebesar Rp13 miliar di tubuh BUMD PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) membuat Mandacan bergerak cepat. Ia langsung menginstruksikan Inspektorat Papua Barat untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh, memastikan setiap rupiah milik rakyat tidak hilang di tangan yang salah.
Instruksi itu bukan sekadar formalitas, melainkan sikap keras seorang pemimpin yang ingin menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. “Uang rakyat harus kembali ke rakyat. Tidak boleh ada yang bermain-main dengan keuangan daerah!” tegas Gubernur Papua Barat yang biasa disapa Pace DM. Audit Inspektorat kemudian mengungkap indikasi kuat adanya penyalahgunaan dana hingga Rp13 miliar. Laporan resmi pun diserahkan kepada Gubernur. Pace DM menegaskan, bila dana tersebut tidak segera dikembalikan ke kas daerah, maka aparat penegak hukum akan dilibatkan untuk menindaklanjuti.
Langkah ini menjadi semakin penting ketika pemerintah pusat sedang menekan daerah untuk melakukan efisiensi anggaran. Di saat banyak daerah harus menunda proyek vital dan menahan belanja, Pace DM justru memastikan Papua Barat tidak kehilangan haknya akibat ulah segelintir pihak. Perjuangan Gubernur dalam melaksanakan janji politik pembangunan daerah ditunjukkan dengan keberanian menindak tegas dugaan penyalahgunaan anggaran.
Sorotan publik kini tertuju pada Padoma. Perusahaan yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi Papua Barat melalui sektor migas dan energi justru terseret dalam pusaran dugaan korupsi. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa DPR Papua Barat harus segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami persoalan di Padoma dan anak perusahaannya, Padoma Ubadari Energi, yang juga dinilai bermasalah dan belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dorongan pembentukan Pansus menjadi penting agar pengawasan politik berjalan seiring dengan langkah hukum yang sudah ditempuh pemerintah daerah.
Langkah Gubernur bukan hanya soal Rp13 miliar. Ini adalah simbol perjuangan seorang gubernur yang berkomitmen pada janji politiknya: membangun Papua Barat dengan keberanian, ketegasan, dan keberpihakan pada rakyat. Di tengah badai dugaan korupsi, Dominggus Mandacan berdiri tegak sebagai pemimpin yang tidak gentar, memastikan bahwa pembangunan daerah tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan sempit.
Kini publik menanti: apakah Rp13 miliar itu akan segera kembali ke kas daerah, atau aparat hukum bersama DPR Papua Barat melalui Pansus harus turun tangan untuk memastikan keadilan ditegakkan. (qq)
